Pesta Danau Toba Sepi

PARAPAT – SINTA

Pesta Danau Toba (PDT) 2009 yang digelar di Parapat, Kabupaten Simalungun  sepi. PDT yang dimulai Rabu (7/10) hingga Minggu (11/10) itu terkesan seperti hari – hari biasa yang tidak ada kegiatan. Padahal, PDT merupakan even nasional yang sudah masuk dalam kunjungan wisata Indonesia 2009.

Diawal pembukaan, jumlah pengunjung agak ramai karena kehadiran kontingan dan para pejabat dari Pemkab Simalungun, Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara, Karo, Dairi, Humbang Hasundutan, Medan, P Siantar, Deli Serdang, Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Selatan dan lainnya.

Sejumlah warga yang ditemui SINTA di Parapat, Sabtu (10/10), mengaku kecewa. Bahkan tim dari Sumatera Selatan, satunya-satunya propinsi yang ikut menjadi kontingen menilai PDT itu tidak sesuai harapan karena sebelumnya mereka mengira kalau PDT bakal diramaikan oleh propinsi lain.

Kekecewaan lainnya, datang dari para pedagang. Awalnya memang mereka sudah memprediksi pengunjung PDT 2009, tidak lebih dari peserta dan panitia saja. Karena pelaksanaannya di luar hari libur.

Pedagang dadakan boru Sirait mengatakan PDT terkesan tidak lebih dari hanya sekedar merepotkan sekaligus melelahkan tetapi tidak menguntungkan. “Kita repot mempersiapkan dagangan, tetapi kenyataannya pembelinya nihil,” ujar Boru Sirait.

Hal senada diungkapkan oleh para pengelola hotel dan restaurant. “Tingkat hunian kamar masih tetap seperti biasa. Padahal kita sudah repot-repot melakukan penataan,” ujar, seorang pemilik hotel yang tidak ingin namanya dikorankan.

Amatan SINTA, pada berbagai kegiatan yang digelar, pengunjung sangat minim. Yang hadir hanyalah panitia ditambah para wartawan yang sibuk melakukan peliputan. “Sepertinya, kita-kita ajalah yang disini. Memang panitia kurang publikasi dan waktunya kurang tepat,” celetuk Malau, seorang wartawan yang sengaja datang dari Medan.

Beberapa lomba yang digelar seperti lomba solu dan renang, memancing, tortor, volli pantai, pemilihan putri Danau Toba sepertinya kurang mampu menarik minat pengunjung. Suasana di sekitar stand pameran dari masing-masing Kabupaten yang dipusatkan di Convention Hall Harungguan sekitarnya juga sepi.

Lebih Ramai

Sementara itu, pada hari terakhir, Minggu (11/10) suasana sedikit lebih ramai. Ini memang sudah diprediksi sebelumnya, karena kebetulan hari itu adalah hari libur. “Ini buktinya kalau pelaksanaannya dilakukan hari libur,” ujar H Sinaga, penduduk Parapat. (thomson)

Pagaran

Dolok (Bukit) Batu Harang merupakan hamparan batu besar dan menjadi perbatasan Kabupaten Tapanuli utara (Taput) dan Kabupaten Humbang Hasundutan, merupakan sumber utama bahan material berupa batu cadas. Sementara itu, fenomena pemecah batu baik tradisional maupun modern merupakan pemandangan yang mengasikkan di sepanjang Jalan Propinsi Kecamatan Lintong Nihuta dan persis di kaki lereng perbukitan batu harang.

Pola menambang masih tradisional dan peralatannya pun sangat sederhana. “Hanya ini peralatan yang kami gunakan, cukup menggunakan linggis (sejenis tuas pencongkel, red). Jika batunya kebesaran di pecah dengan martil besar, lantas serpihan batu dikumpul dengan menggunakan garpu ini,” ujar Pak Ramly Nababan, seorang penambang, warga Desa Sipultak Induk, Kecamatan Pagaran, Taput, ketika ditemui di lokasi penambangan.

Menambang tradisional membutuhkan tekhnik khusus, dan bukan sembarang orang dapat melakukannya. Bila tidak hati-hati, nyawa bisa melayang.  “Jadi teknik menambang batu harus menguasai trik-trik khusus. Bila tidak resikonya bisa tertindas batu yang terhempas dari puncak bukit,” imbuh Pak Ramly seraya memberitahukan bahwa belum lama ini, seorang penambang yang lalai mengalami luka serius. Ia menambahkan, bahwa melakukan penambangan batu yang terbaik adalah pada saat hujan namun tidak deras. Karena kaki penambang menyatu dengan tanah dan tidak mudah tergelincir.

Ia menuturkan, pekerjaan menambang batu tidak bisa dilakukan satu orang. Melainkan dengan kerja kelompok, yang terhimpun dalam wadah koperasi penambang, hasil bentukan pekerja. “Semua penambang bekerja berkelompok layaknya seperti tim, namun dalam satu wadah koperasi yang dibentuk oleh penambang. Pembagian juga harus setara. Artinya, jika bahan kelompok yang satu kosong, akan diarahkan kepada kelompok lain,” paparnya sembari menyebutkan kalau biasanya permintaan batu meningkat bila musim proyek pemerintah tiba.

Soal harga, sesuai klasifikasi. Tergantung besar kecilnya batu. Harga terendah Rp 120 ribu. Sedangkan batu kecil bercampur tanah sekitar Rp 75 ribu, dengan satuan per 3 kubik. Tiga kubik dimaksud adalah standart pengisian truck jenis cold diesel, yang lazim digunakan guna mengangkut batu.

Pak Ramly bercerita, penambangan tersebut dibuka sekitar tahun 1985, oleh masyarakat setempat yang tinggal di sekitar lereng perbukitan. Agar transfortasi lancar ke lokasi yang jaraknya sekitar 1,3 KM, masyarakat sekitar bergotongroyong dengan swadaya. “Lokasi ini, statusnya hak ulayat, jadi semua masyarakat di sekitar sini  memiliki hak yang sama melakukan penambangan batu,” katanya.

Awalnya, ketika penambangan baru dibuka, permintaan batu tambang, jenis batu putih cukup tinggi. Harganya dua kali dari harga batu cadas. Jenis batu putih ini dibutuhkan untuk bahan campuran keramik dan diangkut ke pabrik di daerah Medan. Fungsi lainnya, menurut Pak Ramly, bisa digunakan untuk bahan campuran pakan ternak.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pertambangan, sering melakukan penelitian dengan mengambil sample jenis bebatuan. Masyarakat disana menanggapinya dengan senang dan gembira karena merasa akan ada angin segar yang nantinya akan merubah taraf kehidupan mereka. “Aparat Dinas Pertambangan Taput sering melakukan penelitian batu di daerah ini. Namun sampai saat ini, hasil penelitian tersebut belum berdampak kepada kami penambang. Itu bukan sekali tetapi sudah berkali-kali,” ujarnya Pak Ramly.  (Tani Siringoringo)

SAMOSIR – SINTA

Berbagai kalangan mengharapkan agar pelaksanaan Pesta Danau Toba (PDT)  melibatkan seluruh kabupaten kota disekitar Danau Toba. Sebab salah satu tujuan  pelaksanaan PDT adalah untuk pengembangan pembangunan pariwisata dan guna meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba. Daerah daerah tersebut jangan hanya dijadikan hanya sebatas peserta.

“Semua daerah memiliki spesifikasi pariwisata Danau Toba, terutama khasanah budaya mulai dari Tapanuli Utara- Dairi- Toba Samosir- Samosir, Humbang Hasundutan-Simalungun-Karo. Semestinya ini menjadi alasan bahwa setiap kabupaten di sekitar Danau Toba dilibatkan. Minimal setiap daerah diberikan jatah untuk menjadi pelaksana  salah satu dari sekian  agenda PDT. Maka akan  terjalin mata rantai sinergitas untuk membangun dan mengembangkan pariwisata di kawasan Danau Toba. Tujuanya dari dulu sangat jelas ,bagaimana Danau Tonba menjadi salah satu tujuan wisata dunia dan menjadi aset ekonomi andalan  wilayah ini ,”ujar pengamat ekonomi pembangunan kawasan Tapanuli Ir Sanggam Hutapea,MM via telepon selularnya kepada SINTA , Jumat (8/10).

Sanggam menambahkan, melalui hajatan besar seperti Pesta Danau Toba, saatnya pariwisata danau Toba bangkit kembali, setelah sekian lama terpuruk. Waktunya, masing masing daerah di sekitar Danau Toba membangun kolaborasi untuk secara bersama memadukan konsep pengembangan dari berbagai aspek. Anggaran biaya pelaksanaan bisa saja ditampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah,tetapi substansinya harus jelas,” timpalnya.

Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten  Humbang Hasundutan Jikson KP Manik mengatakan ke depan semua daerah harus terlibat secara langsung sebagai pelaksana teknis dalam PDT  bukan  sebatas peserta. Dengan demikian semua kawasan yang bersentuhan dengan perairan  Danau Toba dapat terpromosikan. ”Bila tidak, maka perlu dibentuk sebuah badan yang sifatnya swasta, dan diisi orang orang yang professional dan benar benar memahami pariwisata, dan kultur masyarakat , Daerah lain di Indonesia yang sektor pariwisatanya sudah  maju, sudah melakukan hal yang demikian,” ujar Jikson.

Pernyataan diatas juga dipertegas Kepala Dinas Pariwisata Samosir, Melani Butarbutar mengaku bahwa pihak Pemkab di sekitar Danau Toba hanya dijadikan sebagai peserta dan bukan pelaksana secara teknis. Sehingga apa yang menjadi sasaran promosi Danau Toba dari aspek lintas kabupaten di sekitar Danau Toba tidak terakomodir secara keseluruhan dalam PDT. “Kabupaten Samosir  berharap tahun yang akan datang biaya pelaksanaan  PDT ditampung dalam APBD masingmasing daerah, sehingga dapat lebih maksimal dan terarah, jadi sifatnya kolaboratif,” ujarnya.

Setidaknya, menurut Butarbutar pelaksanaan PDT dapat dibagi diseluruh kabupaten kota di sekitar Danau Toba. Contohnya pelaksanaan pembukaan di Tuktuk yang merupakan kawasan Samosir, pelaksanaan pesta perahu di Bakkara yang merupakan pensuplai air terbesar dari kawasan Humbang Hasundutan, serta pelaksanaan festifal budaya di Toba Samosir sebagai kota budaya. “Itu contoh kecil dari kita, dan semestinya kedepan ini menjadi bahan pertimbangan. Sebab pelaksanaan PDT pada tahun lalu belum memberikan maksimal terarah. Demikian juga dengan tahun ini,” tandasnya. (JPS)

TARUTUNG

Sebahagian besar sarana irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya ratusan hektar sawah mengalami kekeringan dan sebahagian  terancam kekeringan. Sebaliknya, saat musim hujan  terjadi luapan air akibat irigasi tak tersistem dengan baik, rembesannya merusak tanaman dan kolam ikan. Ancaman gagal panen pun muncul, produksi berkurang serta sulitnya memperoleh air saat musim tanam.

Data  terakhir di Balitbang SINTA menyebutkan, dari jumlah luas lahan sawah dan kolam ikan yang ada di daerah ini, sekitar 25 persen sedang mengalami kekeringan, 10 persen lagi terancam  kekeringan. Angka ancaman yang cukup fantastik, jika dikaitkan dengan sebutan daerah ini daerah pertanian serta visi dan misi pembangunan daerah.

Sementara dari hasil pematauan dilapangan, sedikitnya ada 12 titik irigasi multi fungsi lumpuh total. Walaupun sarana irigasi tersebut masuk kategori baru dibangun dan berbiaya relatif besar. Di beberapa titik ditemukan kejanggalan perencanaan  (tidak terkondisinya sumber air yang secara rutin mensuplai ke badan irigasi), pekerjaan yang kurang baik dan pemeliharaan sarana bangunan yang tidak optimal dilakukan. Pemangku amanah terkait irigasi pun terkesan tutup mata, bangunan hidup yang semula diharapkan masyarakat, berubah menjadi tembok tembok mati.

Contoh terdekat, ada di Desa Parbaju Julu hingga wilayah pertanian milik warga Desa Parbaju Tonga yang masih  berdekatan dengan ibukota kabupaten,  Tarutung. Puluhan hektar sawah dan kolam ikan yang dulu produktif, kini terancam puso. Petani tidak lagi hanya kesulitan memperoleh air, tetapi sebahagian sawah yang dulunya gembur dan berair  berubah menjadi kering dan ditumbuhi ilalang. Bangunan irigasi induk Bondar Panaharan yang sumber airnya dari Sungai Sigeaon tidak berfungsi.

Kepala Desa Parbaju Julu Oktoberin Hutabarat mengatakan lebih dari 50 hektar sawah milik warga di desanya kini mengalami kekeringan. Dimulai dari musim tanam padi tahun lalu, kawasan ini sudah kering. Ratusan petani sawah padi dan kolam ikan sudah mengeluh.

“Lihat saja hamparan lahan itu, dulu masih ada air, sekarang sudah kering dan tandus bahkan sudah ditumbuhi ilalang.Masalah ini sebenarnya sudah kita sampaikan ke pemerintah, karena menyangkut nasib  kurang lebih 80 persen penduduk, tapi entah bagaimana belum juga ditanggulangi,”ujar Oktoberin kepada tim liputan SINTA, Kamis (9/10).

Sementara itu M Boru Tamba (49), salah seorang petani di Parbaju Julu mengeluh, tahun ini sangat kesulitan memperoleh air untuk mengairi lahan pertanian nya . ”Lima tahun lalu, saat air masih lancar, saya masih menjual ikan sedikitnya 1 ton setiap tahun, dan itu membantu biaya sekolah anak saya. Tahun ini kolam itu tak ada lagi sebab air tidak ada. Bayangkan saja, anak saya sekarang yang sedang kuliah juga terancam membayar uang kuliah. Terus terang,  dari hasil penjualan gabah kering giling dan ikan mas, akan kupergunakan memyar uang kuliahnya.Sekarang saya tidak tahu lagi harus berbuat apa, bingung ,”ungkapnya.

Pantas saja, irigasi Bondar Panaharan yang sumber airnya dari Sungai Sigeaon lumpuh total. Tidak berfungsinya irigasi ini otomatis melumpuhkan aliran air ke kantong kantong irigasi lain yang berdekatan dengan  pemanfaat air di kawasan itu. Padahal proyek irigasi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dua tahun lalu tersebut  berbiaya ratusan juta rupiah.

Pantauan lainnya, irigasi yang sudah terbangun dari dulu dan entah sudah beberapa kali direhabilitasi dan dibangun dengan sumber dana yang dikelola pemerintah daerah dimulai dari kawasan Pardangguran – Panganan Lombu-Hutabaginga – Sumur – Saitnihuta, semuanya di berada wilayah  Kecamatan Tarutung  juga tidak berfungsi. Di Hutabaginda misalnya, irigasi tersebut sekarang sama sekali tidak berfungsi.

Tidak tuntasnya masalah irigasi juga meluas ke wilayah kecamatan Siatas Barita yang berbatasan dengan Kecamatan Tarutung tepatnya di Bondar Sibabiat, Susunggulon. Pada setiap musim penghujan, hampir separuh kolam ikan di kawasan ini jebol, akibat sarana irigasi tidak memadai untuk menampung kiriman air dari hulu.”Tidak ada sistem pengairan yang baik, yang dibangun dari tahun ke Tahun.Pada saat musim hujan, dalam hitungan menit, air sudah meluap dan merusak kolam ikan milik warga”, ujar Pardomuan Hutabarat.

Sementara di Kecamatan Purba Tua dan beberapa desa di kawasan Luat Pahae yang meliputi 4 kecamatan yakni Pahae Jae, Pahae Julu, Purba Tua dan Simangumban juga sangat akrab dengan ancaman kekeringan. Kekeringan juga selalu ada setiap tahun, seperti di Desa Pardomuan Kecamatan Purba Tua.

Anggota DPRD Taput Jasa Sitompul mengatakan permasalahan ini sudah terjadi dari tahun ke tahun. Pemerintah harus segera memberi jawaban atas kekeringan dan  ancaman yang mungkin timbul ke depan.

“Jujur saja, bila masalah pengairan saja tak dapat ditangani, bagaimana kita bicara pertanian dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu ke sektor ini. Maka jawabannya, pemerintah harus melakukan survei, perencanaan, prioritas dan  pendanaan yang benar dan tepat sasaran. Bila penting rencana strategis pembangunan harus dititikberatkan ke  sarana irigasi , bila ingin daerah ini maju di sektor pertanian.

Pihak perencana dan pelaksana proyek  juga jangan melakukan pekerjaan asal jadi. Maka semua pihak harus menunjukkan itikad baik. Dikhawatirkan bila sarana irigasi di Taput tetap tidak tuntas, penderitaan rakyat terutama petani akan semakin terpuruk,” katanya. (JPS)

PPRN Belum Putuskan Nama Calon Bupati

DOLOK SANGGUL – SINTA

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sampai saat ini belum memutuskan untuk mengusung salah satu calon bupati yang akan bertarung pada Pilkada Tahun 2009.

Sesuai aturan dan mekanisme partai, PPRN dalam menentukan sikap untuk mendukung calon bupati, harus menunggu petunjuk pusat, dilanjutkan dengan koordinasi dengan propinsi dan ditingkat kabupaten hingga pengurus partai tingkat bawah akan dilakukan penjaringan setelah terlebih dahulu mengakomodir aspirasi kader partai ditingkat bawah. Hasilnya, akan digodok lebih lanjut dan diputuskan secara bersama melalui surat keputusan partai.

Penegasan itu disampaikan Bendahara PPRN Humbang Hasundutan Jikson KP Manik, Senin ( 28/9) usai pelantikan anggota DPRD Humbang Hasundutan periode 2009-2014, untuk mengklarifikasi pernyataan dari Ketua DPC PPRN Humbang Hasundutan Deka Silaban yang menyebutkan bahwa partainya telah mendukung salah satu calon dan dilansir di salah satu harian terbitan Medan.

“Kita belum kesana, dan terlalu dini. PPRN sebagai peraih suara terbanyak kedua di daerah ini tentu harus hati-hati dalam mengambil keputusan, pilkada bukan hanya kepentingan segelintir orang, tetapi menyangkut nasib masyarakat Humbang Hasundutan lima tahun ke depan. Ini bukan masalah suka atau tidak suka, tetapi amanah rakyat terhadap PPRN harus dijaga. Persoalannya tidak segampang itu, ada mekanisme, aturan, kriteria dan persyaratan partai yang harus dipenuhi calon bupati.

Yang paling penting, figur calon bupati yang kita dukung adalah dapat memajukan daerah ini, dan dapat membawa rakyat keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan. Komitmen, visi dan misinya harus jelas kearah mana,” tegas Anggota DPRD Humbang Hasundutan periode 2009-2014 dari Dapem III meliputi Parlilitan, Pakkat Tarabintang itu. Keterlanjuran pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPC PPRN Humbang Hasundutan, menurut Jikson lebih bersifat prematur dan tidak mengikat. “Itu hanya pernyataan yang bersifat pribadi dan bukan keputusan partai, ada aturan yang harus dijalani,” tandasnya.

Namun ketika didesak soal adanya dukungan dan pinangan dari berbagai kalangan terhadap dirinya untuk maju sebagai calon wakil bupati, Jikson mengatakan itu hal yang wajar dalam ranah politik. ”Jangankan wakil bupati, menjadi bupati saya siap, sepanjang itu keinginan masyarakat. Tetapi kita belum berpikir sejauh itu, sekarang kita masih fokus bagaimana mendorong Kabupaten Humbang Hasundutan dapat lebih maju melalui fungsi kita di lembaga legislatif,” timpalnya.

Sekedar informasi, beberapa waktu yang lalu Ketua DPC PPRN Humbang Hasundutan Deka Silaban mengeluarkan pernyataan di salah satu surat kabar bahwa PPRN telah mendukung Maddin Sihombing yang saat ini masih menjabat bupati sebagai calon bupati pada pilkada mendatang.

Sementara itu, Jannes Purba salah satu kader PPRN di Humbahas mengatakan keyakinannya bahwa partai dengan Ketua dewan pembina DL Sitorus akan mampu memberikan yang terbaik bagi daerah ini, terutama dalam proses pilkada. “Kami yakin, bahwa PPRN akan selalu mengedepankan kepentingan rakyat yang lebih luas, bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang,” ujarnya

Balon Bupati Dirikan Centre

Sementara tiga kepala daerah saat ini (incumbent, red), yaitu Monang Sitorus (Bupati Tobasa), Mangindar Simbolon (Bupati Samosir) dan Maddin Sihombing (Bupati Humbahas) hampir dipastikan bakal ikut kembali bertarung dan merupakan saingan ketat dari bakal calon lainnya. Sedangkan dua lainnya, yaitu Walikota Sibolga Drs Sahat Panggabean MM dan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Drs Tuani Lumban Tobing dipastikan tidak ikut lagi mencalonkan di daerahnya karena sesuai UU, seseorang menduduki jabatan kepala daerah yang sama maksimal dua periode.

Meski tahapan belum dimulai, sejumlah nama-nama balon bupati sudah bermunculan. Baik dari kalangan birokrat, pengusaha dan profesi lainnya. Diantara balon pun sudah ada yang mulai bersosilasiasi. Mendirikan centre dan memajang spanduk. Tujuannya adalah perkenalan diri dan menarik simpatik konstituen.

Di Tobasa, ada balon yang sudah mendirikan centre yakni Kasmin Simanjuntak (seorang pengusaha) tinggal di Silaen dan kini terpilih menjadi DPRD Tobasa. Disebut-sebut Kasmin berpasangan dengan Liberty Pasaribu (Sekdakab Tobasa). Selain itu, ada Guntur Manurung (juga pengusaha) sudah memajang spanduk dengan motto Toba Sere (Sejahtera dan Religius. Nama balon bupati lainnya yang santer dibicarakan, adalah Mindo Tua Siagian (wakil bupati saat ini), Reinward Simanjuntak (Kadis PU) Siantar, Tonggo Napitupulu (mantan Sekdakab Tobasa), FLP Sitorus (mantan Kadinkes Tobasa), Budianto Tambunan (eks Camat Balige) Washington Tambunan (Kadis Pertambangan Pempropsu) dan Edison Manurung (calon bupati Tobasa tahun 2005).

Nama balon yang muncul di Samosir diantaranya, Binsar Situmorang (Kadis Koperasi Kota Medan), Rimson Maruli Sinaga (pengusaha), Ober Sagala (Wakil Bupati Samosir) dan Alusdin Sinaga.

Bursa pemilihan calon Bupati Humbahas juga ramai. Nama-nama yang disebut-sebut akan ikut bertarung, antara lain Drs Marganti Manullang, Baginda Lumbangaol SH berpasangan dengan Ir Saul Situmorang, Maju Siregar (Kadis Pariwisata Kota Medan), Bazoka Togatorop (polisi), Banuasi Simamora (Pensiunan Kanwil Imigrasi Kalimantan Timur), Darwin Lumbangaol (Kadis Kehutanan Pemkab Humbahas) dan Edward Sihombing.

Sementara untuk bursa balon Walikota Sibolga ada nama Syarfi Hutauruk (anggota DPR RI tiga periode) yang kabarnya telah mendapat restu dari Akbar Tanjung, Afifi Lubis (wakil walikota) dan RH Sianturi (staf ahli di Pemko Sibolga).

• Samosir Direncanakan 23 Juni 2010
• Anggaran Pilkada Humbahas Disetujui Rp 6,7 M
• KPU Tobasa dan Sibolga Belum Susun Draf
• Sejumlah Balon Dirikan Center

TARUTUNG – SINTA

Sebanyak 23 Kabupaten Kota di Sumatera Utara akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2010 mendatang. Empat diantaranya berada di wilayah Tapanuli, yaitu 3 Kabupaten (Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir) dan 1 Kotamadya yakni Sibolga. Pelaksanaannya diperkirakan bulan Juni 2010.

Khusus untuk Tapanuli Tengah belum final dan masih menunggu adanya keputusan pasti tentang rencana pelaksanaan pilkada serentak. Kalau tidak ada perubahan, tahapannya akan dimulai tahun 2010 dan pemilihan diperkirakan pada bulan April 2011. Seperti diketahui periodisasi Bupati Tapteng berakhir 12 Juni 2011 (dilantik 12 Juni 2006, red).

Sekedar pemberitahuan, sesuai Permendagri nomor 44 Tahun 2007, maksimal delapan bulan sebelum pelaksanaan pilkada, KPUD kabupaten/kota sudah harus memulai tahapan Pilkada. Surat pemberitahuan dari DPRD kab/kota ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

Terkait dengan pilkada ini sejumlah KPU sudah menyusun rancangan biaya dan pelaksanaan. Seperti Samosir dan Humbahas. Tetapi Tobasa dan Sibolga belum membuat draft.

Ketua KPU Tobasa, Lampita Siregar didampingi Polmer Simanjuntak yang juga anggota KPU kepada SINTA, Jumat (2/10) pagi, mengaku kalau pihaknya belum menyusun draft anggaran. Tanggal pelaksanaan juga belum direncanakan. “Yang pasti satu bulan sebelum habis periode, sudah ada bupati terpilih,” kata Lampita.

Hal serupa juga terjadi di KPU Sibolga. Anggota KPUD Sibolga, Sherin Gultom ketika dihubungi melalui telepon selularnya, pada Kamis (1/10), mengatakan bahwa hingga kini pihaknya belum membahas rancangan anggaran pilkada. “Persiapan kita masih menunggu hasil koordinasi dengan KPU Provinsi,” kata Sherin.

Sedangkan untuk Samosir dimana periodisasi berakhir bulan September, pemungutan suara direncanakan berlangsung 23 Juni 2010.

Megianto Sinaga menyebutkan tahapan pilkada akan dimulai bulan November 2009 ini untuk calon perseorangan dan Februari 2010 bagi calon yang diusung partai.

Rancangan biaya pilkada, jelas Megianto, untuk dua putaran mencapai Rp 10 Milliar atau Rp 8 Milliar untuk putaran pertama. Sesuai data Pemilu Lagislatif beberapa waktu lalu, jumlah pemilih di Samosir sebanyak 84.447 jiwa.

Di Humbang Hasundutan sedikit lebih maju. KPU setempat juga telah merancang jadwal yakni, 26 Juni 2010.Namun dana Pikada di daerah tersebut terbilang sangat minim.Cukup fantastik, hanya sekitar 6 miliar lebih,dibanding daerah lain rata rata diatas 10 miliar.

Namun Ketua KPU Humbahas, Khosmas Manalu mengaku pilkada terancam batal. Alasannya anggaran pilkada yang ditampung dalam APBD tahun 2010, cukup minim. Hanya Rp 6,7 Milliar. “Yang jelas kami tidak mampu menyelenggarakan pilkada dengan anggaran sebesar itu,” tegas Khosmas kepada SINTA, saat ditemui di kompleks perkantoran DPRD Humbahas, pekan lalu. Penetapan jumlah itu, sesuai dengan penetapan APBD Humbahas pada rapat paripurna DPRD Senin (24/9).

Khosmas menjelaskan, dibanding anggaran pemilihan presiden, jumlah itu lebih kecil Rp 3,2 M. Sebenarnya, besarnya anggaran yang mereka usulkan adalah Rp 13,9 Milliar. Hal itu dilakukan mengingat bertambahnya jumlah pemilih. Namun setelah direvisi oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda), nilai tersebut dipenggal menjadi 10 M lebih. Kemudian, saat penetapan ABPD, DPRD hanya menyetujui Rp 6,7 M. “Entah apa alasan kami kurang tahu,” ujarnya, sembari mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Bupati agar anggaran itu direvisi kembali.

Ditemui di ruang kerjanya, anggota divisi sosialiasi KPU Humbahas, Arnold Sinaga mengaku kalau anggaran itu tidak rasional. Sebab, untuk honorarium petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan petugas KPPS ditaksir mencapai Rp 5 Milliar. “Itu pos terbesar dari anggaran yang kami usulkan,” terangnya.

Hanya saja dia optimis, setelah adanya pengajuan intern yang sudah mereka ajukan ke pihak propinsi, nantinya bisa terealisasi minimal Rp 10 Milliar.

maddin sihombing

Mangindar Simbolon

Monang Sitorus

Di tempat terpisah, Sekretaris KPU Humbahas, Thomson Hutasoit mengatakan, tahapan KPU akan dimulai pada Desember 2009 ini. Prakiraan jumlah pemilih belum bisa dirinci karena masih menunggu data dari statistik. Akan tetapi, jumlah TPS yang digunakan sebanyak 333 TPS.

LOWONGAN KERJA

Kami adalah sebuah koran lokal di daerah Tapanuli (meliputi Toba Samosir, Taput, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah dan Sibolga).

Saat ini kami sedang membutuhkan sejumlah posisi diantaranya:

A. Redaktur

B. Wartawan Daerah di seluruh Tapanuli

Syarat-syarat:

1. Minimal lulusan SLTA

2. Siap bekerja keras dalam pengembangan koran

3. Memiliki kenderaan roda 2

4. Khusus untuk Redaktur diutamakan yang berpengalaman atau setidaknya pernah wartawan media cetak.

Surat Lamaran dikirimkan kepada:

Surat Kabar

SINAR TAPANULI

Alamat : Jalan TB Simatupang Huta Baginda Tarutung atau melalui email sinartapanuli@yahoo.com

Horas… Horas… Horas

Kami akan hadir buat kita. Sebuah KORAN bernama SINAR TAPANULI Koran SINTA. Bagi saudara-saudaraku yang ingin bergabung silahkan mengirimkan lamaran ke Kantor Sinar Tapanuli (Perwakilan Taput) Jl TB Simatupang Huta Baginda Tarutung, atau ke e-mail: sinartapanuli@yahoo.com

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!